Politik Islam dan Makna Kemaslahatan

Islam memberikan sejumlah makna kebebasan bagi manusia dalam pengembangan diri. Islam memiliki dimensi kebebasan. Zuhairi melaporkan bahwa ada dimensi kebebasan dalam Islam. Antara lain, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berpolitik, kebebasan tenaga kerja, kebebasan bermasyarakat, dan kebebasan hidup (Misrawi, 2004, hal. 89).

Rasa bersatu dan terus eksis dalam koridor Islam yang progresif. Terutama pada fitrah Islam dalam arus politik. Sudah ada konsensus untuk menunjukkan sejumlah tindakan dan kebajikan yang bijaksana. Berbicara tentang Islam bukan sekedar bidang fiqih, keimanan atau kebatinan, melainkan bidang yang merepresentasikan makna dari ketiga konsep Islam tersebut. Ini menunjukkan proliferasi posisi sosial-Islamis dan humanis-Islamis. Islam bukan sekedar sistem teologis. Tetapi juga merupakan cara hidup yang di dalamnya terdapat norma-norma etika dan moral serta prinsip-prinsip dan norma-norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ajaran Islam yang benar bukan hanya ilmu, tetapi juga praktik. Rasulullah SAW mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Ini kemudian menjadi bangunan besar di benteng Muslim untuk dapat mewakili ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dipraktikkan dalam politik, bahkan dalam Islam politik, sehingga menjadi keharusan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Dengan penerapan politik yang benar dan cerdas, salah satunya adalah partisipasi para aktor politik yang menjadi bagiannya (Abdila, 2011, h. 101)
Kontribusi Islam terhadap Teori Politik Islam juga menawarkan dalam politik sejumlah teori dan pandangan dari beberapa intelektual Islam yang memiliki latar belakang pemikiran politik Islam.
Hubungan antara keduanya sebenarnya merupakan mata rantai antara politik dan Islam. Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak menjadikan Islam sebagai kuda politik. Namun, hubungkan transportasi politik dengan Islam, nilai-nilai dan semangat Islam sebagai aktor politik. Tujuan utamanya, alih-alih menyumbangkan ide dan tenaga untuk kemajuan negara dan rakyat, bukan menggunakan politik tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Sebagai masyarakat umum, ciptakan suasana damai dengan tuntutan perlindungan diri yang lebih agar janji tidak mudah dilupakan. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan dalam berpolitik. Artinya, sebagai bentuk pemikiran bebas dan cara untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat dengan merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam praktik dalam kehidupan politik. Islam dan politik tidak dapat dipisahkan Ridwan mengatakan bahwa politik Islam adalah konfrontasi Islam dengan pemerintah dan negara, yang menghasilkan opini dan perilaku politik, serta budaya politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Islam memandang politik sebagai sarana untuk menangani urusan umat. Fares Radwan membantah tidak adanya pemisahan antara Islam dan politik. Karena Islam tanpa politik akan menghidupkan mata rantai umat Islam yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan syariat Islam. Demikian pula, politik tanpa Islam akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan resmi, material dan duniawi saja. Kosongkan aspek moral dan spiritual. Dengan demikian, memahami prinsip Islam berdasarkan Islam akan menghasilkan pengaruh yang bermanfaat. Politik tidak hanya dilihat sebagai tujuan untuk mencapai keuntungan sementara, tetapi politik juga digunakan sebagai sarana untuk membangun kepentingan rakyat dan bangsa. Sebagai catatan, makna takut akan Tuhan dalam politik harus dipahami sebagai latar belakang dan aktivitas dalam politik adalah menghasilkan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Oleh karena itu, politik dalam Islam sangat penting untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan syariat Islam dapat ditampung melalui politik. (Ridwan, 2017, hal. 234).
Pemisahan Politik dan Islam Jika dikaitkan dengan Indonesia, tampaknya ada nuansa kerangka yang memisahkan politik dan Islam. Dinamika politik suatu negara yang berwawasan keislaman seringkali dibicarakan dengan argumentasi yang tidak kalah valid. Artinya Islam tidak boleh ikut campur dalam dunia politik. Karena politik itu kotor. Kita semua perlu mengoreksi makna yang salah selama pawai pembenaran membuktikan bahwa politik adalah cara untuk memastikan keadilan dan cara umum untuk menciptakan masalah bagi orang-orang. Indonesia diwakili oleh elemen dan kelompok Islam yang juga mayoritas. Ini merupakan tanda bahwa peradaban Islam di Indonesia sudah berada pada tahap yang lebih maju. Apalagi ketika peran bersama bersinergi membangun kedaulatan dan persatuan yang harmonis. Seharusnya Indonesia tidak lagi dalam proses mendirikan negara Islam untuk menyikapinya dengan bijak. Padahal, Indonesia sendiri telah menjadi realisasi dan representasi akan pentingnya menjadi negara Islam (Muslim) dengan kepemimpinan yang demokratis dan humanistik. Qomaruddin Khan dalam Asghar melaporkan bahwa tujuan Al-Qur’an bukanlah untuk menciptakan sebuah negara tetapi sebuah masyarakat. Tidak ada bentuk negara standar dalam Islam yang membawa ilmunya sendiri. Oleh karena itu, terlepas dari bentuk dan bentuk negara, jika membentuk masyarakat Al-Qur’an, itu juga akan menjadi tanda Negara Islam (Engineer, 2000, hal. 59). Legalisasi formal bukanlah sistem politik yang menghancurkan hak dan kewajiban orang lain, dan juga ada di negara ini, bukan. Namun kebijakan yang membangun dan memahami sebuah realitas serta mewujudkannya bersama-sama membangun prioritas untuk kemaslahatan seluruh umat dan bangsa di negeri ini, termasuk Islam, harus mampu melindungi bayang-bayang dan kesejukan.
Namun, dengan munculnya kelompok-kelompok Islam di Indonesia, sungguh ironis bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda dari jenderal Nawasita negara itu. Gerakan yang memanifestasikan dirinya dengan demikian adalah gerakan radikal yang ditandai oleh teroris. Padahal, paksaan tetap berarti gagal mempersiapkan dan menjadi sama atau serupa. Terutama makna aqidah atau aspek teologis nusantara ini bagi diri mereka sendiri. Gerakan Islam mereka mengusung tema Islam, namun membawa makna politik yang tersembunyi dengan menciptakan terobosan modernitas, seolah-olah memiliki tujuan yang keras dan kaku menghadapi realitas tanah air ini. Lesekilde: Abdilla, M. (2011). Islam dan dinamika sosial politik di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Rekayasa, a. ke. (2000)। Devolusi Negara Islam. Yogyakarta: Studenterbibliotek. Misravi, Z. (2004) Doktrin Islam progresif. Jakarta: LSIP. Ridwan. (2017). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia, Pandangan Hassan Al-Banna. Jurnal Keadilan Maritim.

source:https://ibtimes.id/politik-islam-dan-makna-kemaslahatan/